416 Kepala Desa Se Kabupaten Bogor Kebagian Jatah Motor

416 Kepala desa se kabupaten bogor kebagian jatah motor, Pembagian unit motor yang diberikan oleh pemerintah kabupaten bogor kepada para kepala Desa.

Menjelang dilaksanakannya kegiatan pilkada di kabupaten bogor adalah bentuk pengabdian kepada rakyat bogor.

Ali Taufan Vinaya (ATV). Menurutnya, belanja pengadaan alat transportasi tersebut dinilai menghaburkan anggaran dan seharusnya pemerintah kabupaten Bogor bisa melihat berbagai persoalan yang terjadi dan dihadapi masyarakat.

“Harusnya pemkab Bogor bisa menjawab persoalan-persoalan yang sangat substansi yang dihadapi masyarakat Bogor,” tegas Ali Taufan Vinaya melalui pesan WA nya kepada media (2/11).

Baca juga: Presiden Prabowo mengumpulkan Seluruh Kepala Daerah di Sentul

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Pembagian 1 Unit motor Yamaha N Max kepada para kepala desa menjelang 24 Hari dilaksanakannya pencoblosan di kabupaten Bogor diduga sebagai bagian dari politik uang oleh salah satu calon peserta pilkada.

Coba bayangkan, ada 416 kepala desa se kabupaten bogor kebagian jatah motor, berarti 416 unit motor yang dibagikan untuk pada kepala desa.

Kalau kita asumsikan 1 unit motor Yamaha N Max sekitar Rp25 juta, maka uang rakyat yang dibagikan ke kepala desa sebesar Rp.10.400.000.000,- (sepuluh miliyar empat ratus juta rupiah),’jelasnya.

“Sementara persoalan-persoalan yang lain yang saat ini sedang dihadapi oleh rakyat kabupaten Bogor cukup kompleks, mulai dari tersingkirnya ijazah anak sekolah karena masih menunggak tidak mampu membayar, banyak antrian masyarakat di rumah sakit,” tegasnya.

Baca juga: Prabowo Bertemu Xi Jinping, Tegaskan Komitmen Kerja Sama

“Harusnya pemkab Bogor sebagai representasi dari negara harus hadir untuk bisa menjawab semua personal itu. Sementara kendaraan motor itu hanya bisa digunakan dan dipakai hanya oleh kepala desa atau keluarga dari kades itu sendiri. Rakyat tidak bisa merasakan dan menggunakan itu,” tegasnya.

Selain itu Ali Taufan Vinaya juga mengatakan bahwa program kendaraan motor untuk kepala desa telah dibahas pada Agustus 2024 dan rencananya akan direalisasikan pada tahun 2025.

“Tapi kenapa hal itu direalisasikan 25 hari sebelum pencoblosan, ada apa ini…? Jangan melakukan pembodohan terus menerus kepada rakyat, menghambur uang rakyat untuk hal-hal yang tidak produktif,”. tandasya.